BLBI Monitor Network

BLBI Nursalim Dianggap Selesai

2008-03-12T22:18:00.001+07:00

[my Semarang] - Tak hanya kasus BLBI BDNI (Nursalim), penyelidikan kasus pengembalian dana BLBI BCA (Anthony Salim) juga sudah dikunci. Sudah dilakukan penyelidikan tujuh bulan. Hasilnya SKL (surat keterangan lunas yang diterima Nursalim dan Anthony Salim) itu tidak memenuhi unsur pidana, jadi tidak akan dibuka lagi, ujar Hendarman usai rapat koordinasi dengan Meko Polkam Widodo A.S. dan Menko Perekonomian Boediono di Kantor Menko Polkam kemarin.

Padahal, sejumlah anggota DPR saat rapat kerja dengan Hendarman beberapa waktu lalu meminta Kejagung membuka kembali penyelidikan BLBI Nursalim. Alasannya, suap Rp 6 miliar yang diterima Urip diduga kuat berkaitan dengan penghentian penyelidikan kasus Nursalim. Urip adalah koordinator jaksa BLBI Mursalim, sedangkan Arthalyta Suryani alias Ayin yang diduga memberi suap adalah kerabat Nursalim. Bahkan, transaksi itu berlangsung di rumah sang taipan terebut.

Kasus BLBI Nursalim itu memang ruwet. Berdasarkan audit BPK, total BLBI yang diterima Nursalim untuk menyuntik BDNI sebesar Rp 37,039 triliun. Setelah diambil BPPN, sisa kewajiban yang harus dibayar Nursalim menjadi Rp 28,4 triliun. Pemilik Gadjah Tunggal itu lantas menyerahkan sejumlah aset seperti tambak Dipasena dan penyerahan uang kontan Rp 1 triliun. Setelah dijual, aset yang diserahkan hanya laku Rp 3 triliun lebih.

Namun, di era pemerintahan Megawati, keluar SKL (surat keterangan lunas). Di zaman SBY ini diadakan penyelidikan apakah pelunasan itu bermasalah atau tidak. Tim yang dipimpin Urip Tri Gunawan menyatakan bahwa tak ada korupsi dalam pengembalian utang BLBI Nursalim.

Penyelidikan dua kasus BLBI (Nursalim dan Salim) yang dihentikan Kejagung tidak akan dibuka lagi. Meskipun, jaksa Urip disidik KPK, ujar Hendarman.

Dia lantas membeberkan bahwa penyelidikan yang dilakukan jaksa agung muda pengawasan berbeda dengan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak akan tumpang tindih karena kita menyelidiki dari sisi etika kejaksaan, katanya.

Hendarman juga meminta semua pihak menunggu hingga tuntas penyidikan oleh KPK. Nanti kita lihat apakah jual beli permata atau suap, itu di pengadilan yang saya tidak akan campur tangan, katanya.

Bagaimana usul agar BLBI diselidiki dengan delik pidana perbankan sesuai usul BPK? Menurut jaksa agung, hal itu tidak mungkin. Sebab, pemberian bantuan kredit tersebut dilakukan sebelum ada Undang-Undang No 25 Tahun 2000. Perbuatan yang terjadi sebelumnya dianulir dengan UU itu, katanya.

Artalyta Mengaku Tak Terkait Sjamsul Nursalim

2008-03-10T21:23:00.000+07:00

[Liputan 6] -OC Kaligis, kuasa hukum Artalyta Suryani menyatakan, kliennya tidak terkait sama sekali dengan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim. Kaligis juga menegaskan bahwa uang Rp 6 miliar yang diserahkan kepada jaksa Urip Tri Gunawan bukan milik Sjamsul. Hal ini ditegaskan Kaligis usai pemeriksaan Artalyta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (10/3) KPK Periksa Artalyta Suryani .

Selain Artalyta, KPK juga kembali memeriksa Urip. Pemeriksaan terhadap Ketua Tim Jaksa Penyelidik Bantuan Likuiditas Bank Indonesia II ini berakhir pukul 21.00 WIB. Usai pemeriksaan Urip tetap bungkam ketika wartawan mencecarnya dengan pertanyaan. Kasus ini berawal ketika KPK menggerebek rumah Sjamsul Nursalim. Di tempat ini mereka menangkap Urip dan Artalyta berikut barang bukti uang sebesar Rp 6 miliar.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)

Keluarga Artalyta Minta Hormati Azas Praduga Tak Bersalah

2008-03-07T22:08:00.000+07:00

[Plin-Plan] -Sosok Artalyta Suryani kini terus menjadi sorotan publik. Tak tega melihat hal itu, sang anak pun angkat bicara.

“Kami meminta masyarakat untuk menghormati praduga tak bersalah,” kata Rommy Surya Dharma, salah seorang anak Artalyta kepada detikcom, Jumat (7/3/2008).

Artalyta Suryani adalah 'sosialita' yang punya banyak relasi dengan politisi maupun pengusaha top. Karena itu, tak heran penangkapannya membuat banyak orang kaget.
Artalyta dikenal sebagai orang dekat Sjamsul Nursalim, obligor BLBI. Kedekatan ini bermula dari pernikahan Ayin atau Aying, panggilan akrab Artalyta, dengan Surya Dharma. Surya adalah bos Gajah Tunggal, salah satu perusahaan Sjamsul.

Aying juga merupakan tetangga dekat Sjamsul di Lampung. Saat Surya meninggal dunia beberapa tahun lalu, Aying tetap dekat dengan Sjamsul. Dia pernah diserahi tugas mengelola tambak udang Dipasena milik Sjamsul di Lampung.

Bila Aying ke Jakarta, dia sering menginap di rumah pribadi Sjamsul di Jl Hang Lekir, Kebayoran, Jakarta Selatan. Tapi kini Aying telah memiliki rumah sendiri di Jl Pakubuwono, tak jauh dari Jl Hang Lekir.

Di Lampung, Aying juga memiliki bisnis properti yang tengah berkibar yaitu PT Bukit Alam Surya. Dia juga disebut-sebut memiliki bisnis perhiasan permata.
(djo/djo)

KPK Belum Temukan Kaitan Sjamsul Nursalim Dengan Arthalita

2008-03-04T21:57:00.001+07:00

[Blog Useful] - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan kaitan antara konglomerat Sjamsul Nursalim dan Arthalita Suryani, tersangka penyuap jaksa ketua tim penyelidik kasus BLBI, Urip Tri Gunawan. Ketua KPK Antasari Azhar di Jakarta, Selasa, mengatakan penyidikan kasus tersebut masih dalam tahap awal. “Kami belum sampai ke sana,” kata Antasari menjawab pertanyaan soal keterkaitan Sjamsul dan Arthalita.

Antasari akan terus mengembangkan kasus sesuai alat bukti yang didapat KPK dan tidak akan berspekulasi tentang hubungan Sjamsul dan Arthalita terkait kasus dugaan suap tersebut. “Yang kelihatan adalah AS memberikan uang,” kata Antasari.

Sebelumnya, KPK menangkap Urip Tri Gunawan di salah satu rumah di Jakarta Selatan, Minggu (2/3) karena diduga menerima uang suap sebesar 660 ribu dolar AS atau lebih dari Rp6 miliar.
Urip ditangkap bersama Arthalita Suryani yang diduga sebagai pemberi uang. Mereka berstatus tersangka dan ditahan. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan pemberian uang itu diduga adalah bentuk penyuapan terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung Jumat (29/2) mengumumkan menghentikan penyelidikan dua kasus BLBI yang melibatkan obligor Bank Central Asia (BCA) dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Kejaksaan Agung tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam kedua kasus tersebut. Jaksa Urip sebelumnya menjabat Ketua Tim Penyelidik kasus BLBI dengan obligor BDNI, sebuah bank milik Sjamsul Nursalim

Pengacara Sjamsul Nursalim: Saya Tidak Tahu Menahu

2008-03-03T22:00:00.000+07:00

[Detik Dotcom] - Jaksa Urip Tri Gunawan tertangkap tangan menerima uang 660 ribu dolar AS atau sekitar Rp 6 miliar di rumah obligor BLBI Sjamsul Nursalim. Pengacara Sjamsul mengaku tidak tahu menahu. Jaksa Urip adalah ketua tim pengusutan kasus BLBI khusus yang berkaitan dengan Syamsul Nursalim.
"Saya nggak tahu kejadian itu, karena tidak ada info apapun kepada kami," tegas pengacara Sjamsul, Maqdir Ismail, saat dihubungi detikcom, Senin (3/3/2008).

Maqdir menilai kasus penangkapan jaksa Urip tidak jelas terkait hal apa. "Tidak jelas ditangkap dalam hubungan dengan kasus apa. Kita benar-benar tidak tahu menahu dengan kejadian itu, berhubungan dengan apa," tuturnya.

Dia juga tidak terlalu yakin penangkapan tersebut terkait suap BLBI. "Kalau dikaitkan dengan BLBI kok kayaknya sumir sekali. Apa iya seperti itu? Kasus BLBI kan sudah lama, sudah bertahun-tahun dan beberapa kali ganti pemerintahan," ujarnya.

Jaksa Urip ditangkap atas dugaan menerima suap dari Sjamsul yang kini hengkang ke Singapura, Minggu kemarin. Namun dalam pengakuannya, Urip mengatakan, uang tersebut terkait bisnis jual beli permata yang dilakoninya sejak setengah tahun lalu.

Pekan lalu, Kejaksaan Agung mengumumkan menutup dua kasus BLBI yang melibatkan konglomerat Anthony Salim dan Sjamsul Nursalim. Penutupan kasus dilakukan karena tidak ada bukti melawan hukum.

Sjamsul Nursalim merupakan pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang menjadi salah seorang obligor penerima Surat Keterangan Lunas (SKL) dari pemerintah, namun aset yang diserahkan ke BPPN tidak sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkan.

Utang BDNI milik Sjamsul sebesar Rp 42,7 triliun dibayarkan dengan asetnya senilai Rp 18 triliun. Sisanya Rp 28 triliun dibayar pemegang saham BDNI dengan 3 perusahaan dan uang senilai Rp 1 triliun.

Pada kenyataannya setelah dijual aset itu mengalami penurunan tajam. Aset Sjamsul dilepas dengan harga Rp 3,4 triliun. ( umi / nrl )

Jaksa Diperiksa KPK Adalah Anggota Tim Jaksa BLBI

2008-03-03T07:49:00.000+07:00

[Okezone Dotcom] - eka-teki mengenai Jaksa yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkuak sudah. Dia adalah anggota tim penyidik kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Urip Tri Gunawan (UTG). Dia juga mantan Kajari Klungkung Bali.

Hal ini terungkap, sekira pukul 23.00 WIB setelah Urip yang mengenakan kemeja putih lusuh keluar gedung KPK untuk menyaksikan penggeledahan mobil yang dikendarainya saat ditangkap, Kijang Silver DK 1832 CS di depan Lobi KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Minggu (2/3/3008).

Saat keluar KPK, Kemeja urip yang berwarna putih tampak kotor dan lusuh di bagian belakang dan bagian depan. Tidak diketahui, apa yang menyebabkan lusuh dan kotornya kemeja Urip.

Setelah beberapa menit menyaksikan penyidik KPK menggeledah mobilnya, Urip langsung masuk kembali ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan kembali.

Sekedar diketahui, Jumat (28/2) Kejagung menghendikan penyelidikan kasus dugaan korupsi BLBI I dan II. Tim Jaksa BLBI sebanyak 35 orang, di antaranya UTG, yang dibentuk Juni 2007 pun dibubarkan.

Penghentian penyelidikan itu karena Kejagung menilai tidak ada tindakan melawan hukum dalam kedua kasus tersebut. Menurut Jampidsus Kemas Yahya Rahman, dalam kasus tersebut, penyerahan aset yang menerima dana BLBI sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

LBH Desak KPK Ambil Alih Kasus BLBI

2008-03-03T07:47:00.000+07:00

[Kompas] - Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk mengusut kembali , korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang baru-baru ini dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan Agung.

Hal ini perlu dilakukan menyusul tertangkap tangannya Ketua Tim Penyelidik BLBI, Jaksa Urip Tri Gunawan, oleh penyidik KPK yang diduga menerima suap sebesar 660 ribu US Dolar dari Syamsul Nursalim

"Ini menjadi legitimasi buat KPK untuk mengambil alih kasus itu. Dengan adanya suap ini berarti Kejagung telah menutup-nutupi korupsi ini. Jaksa Agung Hendarman harusnya malu dan meminta maaf kepada publik," ujar Hermawanto dari Lembaga Bantuan Hukum, Senin (3/2).

Tidak hanya meminta maaf, Hendarman juga diminta mengevaluasi kembali kasus BLBI termasuk kinerja penyelidiknya. "Yang juga penting adalah memberikan sanksi kepada jaksa yang ber

KPK Harus Ambil Alih dan Buka Lagi Kasus BLBI

2008-03-03T07:43:00.003+07:00

[Kapanlagi.com] - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah ditutup Kejaksaan Agung.

Desakan tersebut dilontarkan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Gerakan Moral Ormas Islam Jihad Melawan Koruptor BLBI Abdul Asrie Harahap di Jakarta, Senin, terkait penangkapan Ketua Tim Pemeriksa BLBI II Jaksa UTG oleh KPK.

"Dengan ditangkapnya ketua tim pemeriksa kasus BLBI oleh KPK berarti keputusan penutupan kasus BLBI harus ditinjau ulang. Kasus BLBI harus dibuka kembali," katanya.

Namun, lanjut Asrie, secara moral Kejagung tidak lagi layak memeriksa kasus tersebut sehingga penyelidikan lebih lanjut harus dilakukan KPK.

"Kejagung telah mengerahkan 35 jaksa terbaik di negeri ini tapi hasilnya hanya menutup kasus BLBI dan ujung-ujungnya ketua timnya ditangkap karena dugaan menerima suap dari obligor," katanya.

Lebih lanjut Asrie mengatakan, terkait penangkapan UTG, KPK juga harus memeriksa atasan UTG, termasuk Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Ditanya tentang pernyataan Jampidsus bahwa penghentian kasus BLBI merupakan rekomendasi tim 35, bukan rekomendasi UTG, Asrie mengatakan, hal itu harus juga diselidiki.

"Dia (UTG) itu ketua tim. Di mana-mana ketua tim memegang peranan penting dari perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga bukan mustahil dia berperan banyak dalam penyusunan rekomendasi tim 35," katanya.

Jaksa Kasus BLBI Ditangkap KPK

2008-03-03T07:41:00.000+07:00

[Liputan6.com] - Seorang jaksa staf Kejaksaan Agung yang menangani kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di rumah milik pengusaha Syamsul Nursalim di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, Ahad (2/3) petang. Dari tangan jaksa berinisial UTG tersebut penyidik KPK menyita uang sebesar US$ 660 ribu atau sekitar Rp 6 miliar. KPK juga menahan AS dan seorang penjaga rumah Syamsul Nursalim.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, penerimaan uang ini diduga terkait dengan penghentian kasus BLBI oleh Kejaksaan Agung. Namun, UTG menolak tuduhan penyuapan itu. Ia menyatakan uang tersebut adalah hasil bisnis sampingannya berupa jual beli permata.

Setelah menangkap UTG, KPK tadi malam juga menggeledah rumah milik Syamsul Nursalim. Penyidik KPK berusaha mendapatkan barang bukti terkait indikasi penyuapan. Namun, di rumah mewah itu wartawan tidak diperkenankan masuk. Hingga kini belum ada penjelasan tentang hasil penggeledahan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jumat pekan lalu Kejagung menghentikan penyelidikan kasus BLBI yang merugikan negara sampai Rp 600 triliun. Kejagung menilai, Syamsul Nursalim selaku pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia telah menyelesaikan kewajiban membayar utang kepada negara [baca: Kejaksaan Tak Temukan Indikasi Korupsi].(ADO/Fira Abdurachman dan Agus Prijatno)

Anthoni Salim dan Sjamsul Nursalim Lolos

2008-03-01T21:47:00.000+07:00

[Masyarakat Transparansi] - Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan dugaan korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia oleh Anthoni Salim dan Sjamsul Nursalim, masing-masing sebagai pemilik Bank Central Asia dan Bank Dagang Negara Indonesia. Kejaksaan tidak menemukan bukti adanya korupsi.

"Kami tidak menemukan unsur perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman kepada wartawan di gedung Kejaksaan Agung kemarin.

Namun, menurut Kemas, penyelidikan ini tidak terkait dengan masalah pengucuran dan penggunaan BLBI. Hal itu dianggap sudah selesai. "Kami tidak menilai itu lagi," ujarnya.

Kedua obligor, Kemas menjelaskan, sudah melunasi semua utangnya. Anthoni, yang memiliki utang Rp 52,7 triliun, membayarnya lewat penyerahan 92,8 persen saham BCA kepada pemerintah. Sjamsul, yang berutang Rp 47 triliun, membayar kepada pemerintah dengan menyerahkan aset BDNI senilai Rp 18,85 triliun. Sisa utang dibayar tunai Rp 1 triliun berikut penyerahan aset Dipasena, Gajah Tunggal Tire, dan Gajah Tunggal Petroseal.

Masalahnya, nilai aset kedua obligor saat dijual susut. Kejaksaan Agung diminta menyelidiki hal ini, termasuk dugaan adanya praktek korupsi di situ. Penyelidikan yang dimulai dari 19 Juli 2007, kata Kemas, menyimpulkan tidak ditemukan kesalahan dalam penilaian aset oleh tim independen penaksir harga.

Sebagai contoh, kata Kemas, nilai tambak udang Dipasena pada 1999 sebesar Rp 19,6 triliun. Nilai ini merosot tajam menjadi Rp 400 miliar pada 2007. Penyebab merosotnya nilai aset, kata Kemas, "Lihat tenggat waktunya."

Pengacara Anthoni Salim, Todung Mulya Lubis, mendukung sikap kejaksaan. Menurut dia, kliennya telah melunasi utang kepada pemerintah. "Dia sudah mengantongi surat keterangan lunas (SKL)," ujarnya kepada Tempo kemarin. Anthoni, Todung mengklaim, adalah obligor yang paling kooperatif karena bersedia memenuhi panggilan kejaksaan dua kali, pada 6 dan 11 Desember 2007.

Pernyataan serupa disampaikan pengacara Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail, yang menilai penghentian penyelidikan itu wajar. "Karena memang tidak ada tindak pidananya," katanya kemarin. Menurut dia, persoalan utang kliennya sudah selesai sejak perjanjian penyelesaian utang ditandatangani pada 21 September 1998.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mempelajari kembali kasus BLBI setelah kejaksaan menyerahkan berkas hasil penyelidikan atas dua obligor itu. "Akan kami lihat apakah SKL masih bisa dilihat lagi," ujar Sri di kantornya kemarin. Ada kemungkinan pihaknya akan menggunakan jalur perdata atau penagihan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Selanjutnya kejaksaan, menurut Kemas, masih menyelidiki empat obligor yang dinilai tidak koperatif. Keempat obligor itu adalah Sjamsul Nursalim (Bank Dewa Rutji), Kaharudin Ongko (Bank Arya Panduartha), Kwan Benny Ahadi (Bank Orient), serta Andri Tedjadharma, Prasetya Utomo, dan Paul Banuara Silalahi (Bank Centris). Rini Kustiani | Agus Supriyanto | Maria Hasugian

Sumber: Koran Tempo - Sabtu, 01 Maret 2008

Pemerintah Dinilai Tak Serius Selesaikan Kasus BLBI

2008-03-01T07:50:00.000+07:00

[Liputan6.com] - Keputusan Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mendapat reaksi keras dari kalangan DPR. Anggota dewan menganggap pemerintah tak serius menuntaskan masalah yang sudah bergulir selama 10 tahun. "Kita setengah mati subsidi-subsidi, kok yang beginian kayak buang garam ke laut. Jadi, kalau nanti menjadi angket DPR, jangan kaget Kejaksaan Agung," jelas Ade Daud Nasution, interpelator kasus BLBI, di Jakarta, Sabtu (1/3).

Namun bagi pengamat ekonomi Chatib Basri, keputusan Kejaksaan Agung itu tidak perlu diributkan lagi. Menurut Chatib, akan lebih baik jika pemerintah saat ini fokus untuk mengusut obligor yang selama ini tidak kooperatif. "Kalau kita meributkan mengenai ini, itu mundur sekali. Jadi yang mesti kita lakukan adalah kalau ada rekomendasi, saya tak tahu apakah dari BPK masih ada obligor yang tidak kooperatif, itu saja yang difokuskan," ucap Chatib.

Tak ada tindak pidana korupsi. Itulah kesimpulan tim penyelidik BLBI Kejaksaan Agung terhadap Anthony Salim dari Bank Central Asia (BCA) dan Syamsul Nursalim dari Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Selain itu, kedua pengusaha tersebut juga dinilai telah menyelesaikan kewajiban membayar utang kepada negara.

Keputusan inilah yang mendasari Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyelidikan kasus BLBI. Namun Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman menolak jika disebutkan pihaknya telah menghentikan kasus BLBI BCA dan BDNI. "Kejagung saat ini tidak menyelidiki kasus BLBI. Yang sedang diselidiki adalah kasus yang berkaitan dengan BLBI," tegas Kemas [baca: Jampidsus: Kejagung Tidak Menyelidiki BLBI].

Setelah membebaskan Anthony Salim dan Syamsul Nursalim, Kejaksaan Agung kini mengejar obligor yang tidak kooperatif. Antara lain Sjamsul Nursalim sebagai pemilik Bank Dewa Rutji, Kaharudin Ongko pemilik Bank Arya Panduartha, Kwan Benny Ahadi pemilik Bank Orient, dan Andri Tedjadarma, Prasetya Utomo, serta Paul Banuara Silalahi pemilik Bank Centris

Kwik Sudah Perkirakan Anthony Salim dan Sjamsul Nursalim Bebas

2008-02-29T08:04:00.000+07:00

[Kompas] - Mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan Kwik Kian Gie mengaku tidak terlalu kecewa dengan hasil penyelidikan tim Kejaksaan Agung dalam kasus BLBI yang akhirnya membebaskan kedua mantan pemegang saham Bank Central Asia (BCA) Anthony Salim dan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim, dengan alasan tidak adanya perbuatan hukum yang dilanggarnya.

Menurut Kwik, saat dihubungi Kompas di Jakarta, Jumat (29/2) petang, sejak ia diperiksa berkali-kali selama delapan jam di Kejaksaan Agung, ia sudah mempertanyakan sebenarnya untuk apa pemeriksaan kembali mantan dua debitor kakap BLBI itu.

"Saya sudah memperkirakan bahwa ujung dari pemeriksaan ini akan berakhir happy ending bagi kedua mantan debitor kakap BLBI itu. Dengena dinyatakannya mereka tidak terbukti perbuatan melawan hukumnya, maka artinya mereka mendapatkan pembebasan untuk kedua kalinya," tandas Kwik.

Kasus BLBI : Kejagung Bebaskan Anthony Salim dan Sjamsul Nursalim

2008-02-29T08:02:00.000+07:00

[Kompas] - Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan dua kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah diselidiki selama tujuh bulan. Kedua kasus tersebut adalah terkait penyerahan aset oleh pemegang saham di Bank Central Asia (BCA) dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)."Baik BLBI I (BCA) dan BLBI II (BDNI),tidak diketemukan unsur dugaan perbuatan melawan hukum yang mengarah kepada tindak pidana korupsi karena semuanya telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman dalam jumpa pers di Kejagung, Jumat (29/2).

Menurut Kemas,dari hasil penyelidikan yang dilakukan tim jaksa BLBI, pemegang saham pada dua Bank tersebut telah menyerahkan aset mereka guna melunasi seluruh hutang BLBI-nya. Dalam kasus Bank BCA, pemegang saham yakni Soedono Salim atau Liem Sie Liong dan anaknya yakni Anthony Salim,telah menyerahkan 108 aset perusahaan miliknya kepada BPPN. Hutang BCA sebesar Rp 52,7 triliun, kemudian dinyatakan lunas setelah Salim dan anaknya menandatangani master settlement of accusition asset (MSAA) pada tahun 2004.

Meskipun dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),aset yang diserahkan tersebut nilainya hanya Rp 19 triliun, Kejaksaan tetap tidak menemukan unsur korupsinya. "Dalam MSAA, diatur kalau terjadi kerugian maupun keuntungan dari penjualan aset, adalah resiko yang harus ditanggung pemerintah," tambah Kemas.

Sedangkan untuk kasus BLBI II yakni BDNI, pada tahun 1998 mendapat kucuran BLBI sebesar Rp 47,25 triliun. Namun setelah dihitung kembali, hutang BLBI yang belum dilunasi sebesar Rp 28,4 triliun. Untuk melunasi hutangnya, pemegang saham yakni Sjamsul Nursalim membayar kas sebesar Rp 1 triliun dan menyerahkan tiga aset perusahaan antara lain PT Dipasena dan PT Gajah Tunggal. Sjamsul Nursalim pun lantas menandatangani MSAA dan dinyatakan seluruh hutangnya lunas.

Dengan dihentikannya penyelidikan kedua kasus ini, Kejagung akan menyerahkan kembali dua kasus BLBI ini kepada Menteri Keuangan. "Kita serahkan semuanya ke Menkeu. Kalau Menkeu menyatakan perlu dilakukan secara perdata, nanti akan ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara," tambah Kemas.

Kejagung Lempar Kasus BLBI ke Depkeu

2008-02-29T07:53:00.000+07:00

[Okezone] - Kejaksaan Agung akhirnya menyerah untuk melakukan penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) I dan II. Sebagai tindak lanjutnya, Kejaksaan Agung meminta kepada Departemen Keuangan untuk meneruskan kasus pengemplangan dana negara ini.

"Soal penurunan nilai aset, akan dihitung secara ekonomi, dan kita serahkan kepada Menkeu, kemudian naik turunnya, nilai BLBI I dan II kita serahkan kepada Depkeu," kata Jampidsus Kejaksaan Agung Kemas Yahya Rahman di kantornya, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, Jumat (29/2/2008).

Menurut Kemas, apprasial yang terdiri dari orang independen, sudah menghitung dengan benar. Saat itu, meski waktu massa penjualan hanya diberi waktu satu bulan dengan dokumen formal, tapi penghitungan dilakukan dengan benar.

Sebelumnya Kemas juga menyatakan 35 jaksa penyelidik kasus BLBI untuk dibubarkan. Karena dia melihat dalam kasus ini tidak terdapat unsur pidananya.

Jawaban Pemerintah atas Interpelasi BLBI, SBY Tetap Kukuh Lanjutkan Kebijakan Mega

2008-02-13T22:23:00.001+07:00

[Radar Bogor] - Sidang paripurna DPR yang mengagendakan jawaban pemerintah atas interpelasi penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kemarin berlangsung ”panas”. Selain diwarnai hujan interupsi, beberapa anggota dewan ada yang walk out. Bahkan, sidang sempat diskors beberapa kali.

Sejak dibuka sekitar pukul 10:15 WIB, anggota dewan langsung banyak yang menginterupsi. Protes wakil rakyat itu dilatarbelakangi ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perdebatan terkait pasal 173-174 Tata Tertib DPR RI itu berlangsung lebih dari satu jam.

Abdullah Azwar Anas dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menilai SBY banyak tahu tentang kebijakan BLBI. Sebab, pada saat Megawati Soekarnoputri menjabat presiden, SBY menduduki kursi menteri koordinator politik dan keamanan (Menko Polkam). ’’Karena menjabat Menko saat itu, pasti setiap rapat kabinet tahu kebijakan itu diambil,’’ kata Azwar.

Fraksi Partai Demokrat (FPD, partainya SBY), langsung bereaksi mendengar pernyataan Azwar. Dengan suara lantang, Ketua FPD Syarif Hasan mengingatkan bahwa kasus BLBI merupakan bagian dari kebijakan moneter dan fiskal. Bukan kebijakan politik dan keamanan (polkam). ’’Jadi, jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang tidak relevan seperti itu. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono saat itu Menko Polkam (dulu, Red), bukan Menkeu (menteri keuangan),’’ tandasnya.

Dradjad Wibowo, anggota dewan dari FPAN, menimpali. Dia mengatakan, dalam tim perwakilan pemerintah yang diutus SBY untuk menjawab interpelasi BLBI, hadir pula Menko Polhukam Widodo A.S. Artinya, posisi Menko Polkam saat itu seharusnya mengetahui kebijakan BLBI. ’’Kita lihat di ruangan ini ada Pak Menko Polhukam yang diutus presiden ikut hadir menjawab interpelasi. Apakah Pak Widodo berarti tidak tahu soal BLBI ini?’’ kata Dradjad bernada tanya.

Kondisi semakin memanas ketika sejumlah wakil rakyat meminta agar kopian jawaban interpelasi pemerintah dibagikan lebih dulu sebelum dibacakan Menko Perekonomian Boediono. Sidang pun diskors lima menit untuk memberikan waktu kepada staf sekretariat jenderal menggandakan kopian jawaban interpelasi.

Setelah dibagikan, masih saja ada yang dipersoalkan. Sebab, ternyata jawaban pemerintah tersebut menggunakan kop Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Yang membuat sejumlah anggota dewan semakin meradang adalah jawaban tersebut hanya ditandatangani oleh Menko perekonomian dan menteri keuangan. ’’Ini penghinaan bagi lembaga dewan,’’ tegas Aria Bima dari FPDIP.

KPK Jangan Tebang Pilih Terkait Kasus BLBI

2008-02-10T07:42:00.000+07:00

[Antara News] - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak "tebang pilih" terkait penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"KPK harus betul-betul tidak melakukan tebang pilih kasus dana BI yang sudah jadi konsumsi publik ini. Kalau KPK tebang pilih maka artinya akan membuat apatisme publik terhadap pemberantasan korupsi," katanya usai silaturahmi dengan para ulama Aceh di Banda Aceh, Minggu.

KPK telah memeriksa sejumlah pejabat dan mantan pejabat Bank Indonesia terkait dana Rp100 miliar melalui Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) antara lain untuk anggota DPR periode 1994-2004.

Hidayat mengatakan, KPK harus benar-benar melaksanakan komitmennya untuk tidak tebang pilih dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi tetap berdasarkan azas praduga tak bersalah.

Menurut dia, siapa pun yang dipanggil KPK maka belum berarti terlibat tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu.

Menanggapi kemungkinan ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam interpelasi BLBI di DPR , menurut Hidayat, secara pibadi lebih baik Presiden hadir.

Akan tetapi karena tidak ada aturan yang mewajibkan Presiden harus hadir maka tidak ada aturan yang dilanggar.

Dia mengharapkan ketidakhadiran tersebut tidak menjadi masalah politis.

"Jangan dipolitisasi dan dipermasalahkan ketidakhadirannya, sementara esensi tentang BLBI itu sendiri tidak tersentuh," katanya.(*)

IMF Harus Bertanggung Jawab atas Penyimpangan BLBI

2008-01-29T23:12:00.000+07:00

[Suara Merdeka] - Mantan Menko Perekonomian DR Rizal Ramli menegaskan, lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah.

"Pihak IMF adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus BLBI, karena telah menyarankan penutupan 16 bank pada November 1997," kata Rizal Ramli setelah diperiksa selama lima jam oleh Tim Jaksa Penyelidik Kejaksaan Agung, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta, Selasa (29/1).

Ia mengatakan, kasus BLBI berawal pada 1 November 1997 ketika IMF menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menutup 16 bank tanpa persiapan yang memadai, akibat krisis moneter yang terjadi di beberapa kawasan.

"Akibatnya, masyarakat berbondong-bondong medatangi bank untuk menarik tabungannya untuk kemudian menyimpannya di rumah atau di bank-bank asing di dalam maupun di luar negeri," katanya dan menambahkan bahwa beberapa tahun kemudian IMF mengakui telah melakukan kesalahan besar karena menyarankan pemerintah Indonesia untuk menutup 16 bank tanpa persiapan yang memadai.

Akibat penarikan dana masyarakat pada bank-bank di Indonesia tersebut, terjadi capital outflow ke luar Indonesia lebih dari delapan miliar dolar AS.

Demi keadilan, pejabat pemerintah dan pejabat Bank Indonesia yang memutuskan penutupan 16 bank, harus diperiksa, karena penutupan 16 bank tersebut mengakibatkan Bank Indonesia harus mengeluarkan pinjaman BLBI.

Menurut dia, dalam kasus BLBI ini ada tiga tahapan yang kesemuanya berpotensi merugikan keuangan negara, baik tahap penyaluran, tahap penyerahan asset, maupun tahap penjualan aset.

Contoh paling spektakuler, katanya, kasus penjualan BCA senilai Rp5 triliun, padahal nilai BCA saat ini (Desember 2007) telah mencapai Rp92 triliun dan memiliki tagihan obligasi rekapitulasi senilai Rp60 triliun (bunga sekitar Rp6 triliun/tahun) pada saat penjualan BCA kepada konsorsium Farallon dan Djarum.

Ia mengatakan, dia walaupun mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari Departemen Keuangan Amerika dan IMF, menolak penjualan BCA karena menilai waktu penjualannya tidak tepat.

Sebagai Menko Perekonomian sat itu dia juga bersikap tegas kepada obligor yang tidak atau kurang memenuhi kewajibannya dengan meminta kepada semua obligor yang penyerahan asetnya kurang memadai untuk menyerahkan aset tambahan.

Ia yang untuk pertama kalinya diminta keterangan dalam kasus ini, minta kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa dan meminta keterangan kepada pejabat pemerintah Indonesia baik yang sudah mantan maupun yang masih aktif agar kasus ini dapat dituntaskan.

"Periksa semua pejabat pemerintah yang antek-antek IMF, baik yang sudah tidak menjabat maupun yang masih menjabat, mengingat kasus ini mendesak untuk diselesaikan karena bisa kedaluwarsa pada Agustus 2008," demikian Rizal Ramli.

Gempur Tuntut Proses Hukum Dana BLBI Dituntaskan

2008-01-26T23:08:00.000+07:00

[Liputan6.com] - Sejumlah mahasiswa bersama warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Penyelamat Uang Rakyat (Gempur) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/1) siang. Unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan ketat polisi.

Sejumlah pengunjuk rasa mengenakan pakaian mirip hantu pocong sebagai simbol matinya proses hukum kasus korupsi di Indonesia. Mereka juga membentangkan sejumlah poster bergambar sejumlah kalangan pengusaha dan mantan pejabat di era Orde Baru yang dituduh sebagai koruptor. Mereka juga mendesak kasus korupsi dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang berjumlah triliunan rupiah segera diusut tuntas.

Para pengunjuk rasa juga menuduh sebagian anggota DPR bersengkokol dengan para koruptor sehingga berupaya menghentikan pemanggilan para petinggi BI yang bermasalah. Sebab mereka turut menikmati aliran dana BI.

Surat Interpelasi BLBI Segera Dikirim ke Presiden

2008-01-25T23:10:00.000+07:00

[Suara Surabaya] - Agung Laksono Ketua DPR RI menegaskan surat interpelasi BLBI DPR akan dikirim ke Presiden, Senin mendatang. AGUNG mengatakan draft-draft pertanyaan soal kasus BLBI sudah dibuat tim perumus dari fraksi-fraksi di DPR.

Sebelum dikirim ke Presiden, menurut AGUNG seperti dilaporkan FAIZ reporter Suara Surabaya di Jakarta, Jumat (25/01), draft pertanyaan interpelasi BLBI dan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) maupun substansi surat akan ditembuskan ke pimpinan-pimpinan fraksi di DPR RI. Berikut penjelasan AGUNG, .

Diantara draft pertanyaan interpelasi BLBI dan KLBI DPR, menurut AGUNG, itu berhubungan dengan sikap politik dan hukum pemerintah terhadap kebijakan dan implementasi penyelesaian kasus BLBI.

AGUNG menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah apakah yang hadir di DPR nanti Presiden atau diwakilkan menterinya. Sesuai undang-undang tidak harus Presiden yang hadir. Tetapi tim perumus interpelasi DPR tetap minta Presiden yang hadir. Jawaban Presiden penting untuk memastikan serius tidaknya pemerintah menuntaskan kasus BLBI-KLBI.

2008-01-25T23:09:00.000+07:00

[Okezone Dotcom] - Interpelasi BLBI di DPR akan segera digulirkan. Terkait itu, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya menginginkan agar interpelasi BLBI dihadiri sendiri oleh presiden.

?Yang hadir harus presiden, paling tidak wapres,? ujar Tjahjo, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (25/1/2008).

Tjahjo juga menginginkan dalam memberikan jawaban nanti, Presiden menetapkan target kapan masalah tersebut diselesaikan. Dia juga meminta aparat pemerintahan seperti Kejaksaan Agung terus pro aktif dalam hal ini.

Ketua DPP PDIP ini menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya mendukung interpelasi BLBI. ?Dengan catatan ada pemisahan antara obligor kooperatif dengan yang tidak kooperatif,? ujarnya

Presiden Ditantang Selesaikan BLBI Sebelum 2008 Selesai

2008-01-22T23:06:00.000+07:00

[Antara News] - Beberapa kalangan menantang presiden untuk menyelesaikan masalah kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) sebelum tahun 2008 selesai.

"Bila masalah BLBI tidak selesai pada Agustus 2008, maka kasus ini akan kadaluarsa," kata Ketua Umum Masyarakat Profesional Madani, Ismeth Hasan Putro, dalam peluncuran buku "Skandal BI: Ramai-Ramai Merampok Negara" di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kasus BLBI hanya bisa diselesaikan bila pemerintah benar-benar mau menyelesaikanya. "Sebab, kita bisa lihat bahwa BPK pada tahun 2000 telah memberikan laporan mengenai penyelewengan kasus ini," katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Marwan Batubara, mengatakan bahwa bila presiden bisa menyelesaikan hal ini, maka ia akan mendukung presiden pada pemilu 2009. "Presiden tidak perlu mencari dana kampanye, dengan menyelesaikan kasus ini maka presiden dapat memperoleh simpati dan kita akan mendukung pada 2009," katanya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Sri Edi Swasono, mengatakan bahwa kasus itu menyengsarakan rakyat.

"Kasus BLBI tidak hanya hari ini, tapi hingga 2030 akan menyengsarakan rakyat. Apa pasal? Karena pemerintah juga harus membayar bunga obligasi rekap sebanyak Rp60 triliun per tahun," katanya.

Padahal, menurut dia, bila uang itu tidak untuk membayar bunga obligasi, maka dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, ia mengatakan, pemerintah harus menghentikan pembayaran bunga obligasi tersebut.

Sedangkan, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Kwik Kian Gie, menceritakan bahwa awalnya bank-bank kolaps, maka pemerintah oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dipaksa untuk memperkuat modal perbankan dengan memberikan kucuran dana melalui obligasi rekap.

"Bank BCA, misalnya, mendapatkan obligasi rekap sebesar Rp60 triliun untuk menyehatkannya, setelah itu oleh IMF diminta untuk dijual, dan dijual dengan harga Rp20 triliun, bagaimana ini, itung-itungan bisnisnya saya 'nggak nyampe'," katanya.

Dan, ia mengemukakan, biaya bunga dari obligasi rekap tersebut kemudian harus dibayar oleh pemerintah setiap tahun. "Bank-bank yang dulu rusak dan dikucuri oleh pemerintah dengan uang, tidak ngapa-ngapain dapat dana dari pemerintah Rp60 triliun setahun, ini apa namanya," katanya.

Untuk itu, ia mendesak, agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tegas terhadap masalah ini. (*)

DPR Panggil Presiden Soal BLBI, Januari 2008

2007-12-08T07:51:00.000+07:00

[Antara News] - Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI H Effendy Choirie mengemukakan, DPR akan memanggil Presiden pada bulan Januari mendatang, terkait persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Jadi, interpelasi BLBI dan KLBI (Kredit Dana akan digulirkan mulai Januari). Kami akan memanggil Presiden, apakah Presiden yang datang atau menteri, bagi kami yang terpenting ada penjelasan," katanya di Surabaya, Sabtu.

Di sela-sela menghadiri pengukuhan guru besar ilmu politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Kacung Marijan PhD, ia mengatakan, pengusutan korupsi dana BLBI itu penting, karena menyangkut uang negara senilai Rp600 triliun lebih.

"Kalau uang sebanyak itu dapat ditarik kembali, tentu akan dapat digunakan untuk pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat kecil. Karena itu, DPR akan mengupayakan kembalinya dana BLBI itu," katanya menegaskan.

Menurut dia, DPR tidak akan mengutamakan upaya hukum dalam kasus korupsi dana BLBI itu, tapi juga melakukan upaya politis melalui negosiasi, karena hal terpenting adalah mengembalikan uang negara yang cukup besar itu.

"Kalau upaya hukum mungkin waktunya akan lama dan menguntungkan segelintir orang, tapi kalau upaya politis akan cepat," katanya.

Oleh karena itu, DPR akan meminta Presiden melakukan negosiasi dengan para obligor nakal, agar mereka mengembalikan dana rakyat dengan jaminan tidak akan diproses secara hukum.

"Yang perlu diingat, interpelasi hanya untuk meminta penjelasan atas sikap pemerintah dalam penyelesaian BLBI dan minta keterangan tentang utang bunga obligasi di APBN," katanya menambahkan.

Hari Ini Anthony Salim & Kwik Kembali Dipanggil Kejagung

2007-12-06T16:08:00.000+07:00

[Okezone Dotcom] - Hari ini Kejaksaan Agung dijadwalkan akan memanggil salah satu obligor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Anthony Salim untuk dimintai keterangan . "Kita sudah layangkan surat pemanggilannya hari ini," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus M. Salim, kepada okezone, Kamis (6/12/2007).

Rencananya, Anthony Salim akan tiba digedung bundar pada pukul 09.30 WIB."Pemeriksaan akan dimulai pagi sampai selesai," tambah Salim. Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era pemerintahan Megawati, Kwik Kian Gie, kembali akan dimintai keterangannya terhadap aliran dana BLBI."Pak Kwik juga akan dimintai keterangan," terangnya.

Kwik akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan Menko Ekuin, mantan Kepala Bappenas dan eks officio anggota Komite Kebijakan Sektor Keeuangan (KKSK). Dalam posisinya, Kwik akan dimintai keterangan seputar peran Dana Moneter Internasional (IMF) dalam pembuatan Letter of Intent pada saat itu, yang mengakibatkan penjualan dengan nilai rendah. [Kamis : 6 Des 2007]

Anthony Salim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait BLBI

2007-12-06T16:04:00.001+07:00

[Antara News] - Pengusaha Anthony Salim, Kamis pagi, memenuhi panggilan tim penyidik bagian Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diperiksa dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), M. Salim, membenarkan kedatangan Anthony Salim. "Sekarang sedang diperiksa," kata M. Salim. M. Salim tidak bisa memastikan jam berapa pengusaha itu tiba. Namun demikian, dia memastikan konglomerat tersebut tiba sebelum pukul 8.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, Anthony Salim tiba sebelum pukul 07.00 WIB. Sejumlah wartawan yang menunggu sejak pukul 07.00 WIB tidak melihat kedatangan Anthony Salim, anak Sudono Salim .

Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menyelidiki dugaan penyimpangan penyerahan aset obligor atau pemegang saham pengendali (PSP) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam dua kasus pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Dalam kasus dugaan penyimpangan inilah diduga banyak sekali terjadi kerugian negara yang jumlahnya bahkan barangkali ratusan triliun rupiah ," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kemas Yahya Rahman di Jakarta (18/7), ketika masih menjabat Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus).

Dua kasus tersebut adalah penyerahan aset obligor atau PSP atas kucuran BLBI pada 1997 dan 1998. Kemas merinci pada 1998 terjadi kucuran BLBI sebesar Rp35 triliun. Dalam rangka pelaksanaan Master Settlement for Acquisition Agreement (MSAA) pada September 1998, menurut Kemas, jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) atas kucuran tersebut meningkat menjadi Rp52,7 triliun. "Sayangnya perhitungan itu tidak dilakukan oleh auditor independen," katanya.

Kemudian BPPN menindaklanjuti perhitungan itu dengan bantuan auditor independen dengan hasil yang tidak jauh berbeda, yaitu Rp52,6 triliun. Dengan begitu, kata Kemas, maka obligor diperkirakan akan dapat menyerahkan aset kepada negara.

Namun demikian, pada 2006 perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan aset yang diserahkan kepada negara hanya Rp19 triliun, lebih sedikit dari nilai awal kucuran BLBI dan JKPS. Kemudian kasus yang kedua terjadi setelah terjadi kucuran BLBI sebesar Rp37 triliun pada 1997. Berdasar audit BPK, dana BLBI membengkak menjadi Rp49,189 triliun, dengan JKPS sebesar Rp28,408 triliun setelah dikurangi aset bank penerima BLBI sebesar Rp18,850 triliun. Kemas mengatakan penyerahan aset senilai Rp28,408 triliun itu akan dibayar tunai Rp1 triliun dan penyerahan aset senilai Rp27,495 triliun.

Namun demikian, setelah dilakukan perhitungan oleh auditor dari Pricewaterhouse Cooper pada 2000, nilai aset hanya Rp1,441 triliun. Nilai aset itu mengalami kenaikan menjadi Rp1,819 triliun setelah dijual dan masih terdapat sisa aset sebesar Rp640 miliar. Dengan begitu, katanya, uang yang diterima BPPN hanya Rp3,459 triliun yang terdiri dari pembayaran tunai (Rp1 triliun), penjualan aset (Rp1,819 triliun), dan sisa aset (Rp640 miliar). [Kamis : 6 Des 2007]

Mahasiswa-Polisi Baku Hantam di Depan Kejagung

2007-12-06T16:02:00.000+07:00

[Okezone Dotcom] - Aksi damai yang dilakukan Koalisi Muda Penegak Hukum Indonesia (Kompi) tiba-tiba menjadi ricuh. Kericuhan ini diawali adu mulut antara seorang demonstran dengan satu petugas kepolisian di gerbang utama Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2007).

Akibat tidak ada yang mau mengalah, para pendemo yang sebagian besar adalah para mahasiswa, yang tujuannya meminta Kejagung memenjarakan Anthony Salim justru jadi ajang baku hantam. Bak-buk...bak-buk...

Usai melakukan aksi pukul-pukulan, aparat kepolisian yang unggul dalam jumlah orang, akhirnya bisa membuat barisan mahasiswa kocar-kacir. Apalagi, ada dua tembakan peringatan ke udara yang sempat diletuskan salah satu anggota kepolisian, membuat mahasiswa semakin takut dan lari tunggang langgang.

Tepat di depan Mal Blok M, sebagian besar mahasiswa digaruk aparat yang melakukan pengejaran. Tak pandang bulu, meski ada beberapa mahasiswi, polisi tetap menggiring mereka ke pos polisi terdekat.

Hingga berita ini diturunkan, beberapa mahasiswa masih menjalani pemeriksaan di pos polisi untuk dimintai keterangan mengenai aksi baku hantam tersebut. [Kamis : 6 Des 2007]

Editorial : Masalah Utang BLBI

2007-12-04T18:35:00.000+07:00

[Media Indonesia] -NEGERI ini bagaikan gudang masalah. Berbagai persoalan seperti dibiarkan dalam gudang, sehingga negeri ini menjadi timbunan masalah yang tidak jelas kapan akan selesai.

Salah satu masalah yang tiada kunjung tuntas adalah masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Inilah dana yang digelontorkan Bank Indonesia untuk menyelamatkan kepercayaan kepada perbankan nasional. Pada masa krisis, nasabah bank serentak dan mendadak menarik uangnya beramai-ramai, sehingga bila Bank Indonesia tidak mengucurkan dana bantuan likuiditas, yang hancur adalah kepercayaan kepada perbankan nasional.

Total dana BLBI yang dikucurkan pada 1998 dan 1999 mencapai Rp158,9 triliun untuk 48 bank. Dari 48 bank itu, delapan obligor dimasukkan pada program penyelesaian segera karena mereka dinilai kooperatif.

Namun yang disebut kooperatif itu pun ternyata hingga sekarang tiada kunjung beres. Pemerintah pesimistis para obligor yang dinilai kooperatif itu bisa menyelesaikan kewajiban sesuai dengan target akhir tahun ini. Apa pasal?

Pokok persoalan sangat mendasar yaitu belum dicapainya kesepakatan besarnya utang. Persoalan lain adalah pemerintah sempat menginginkan para obligor itu dikenai status gagal bayar (default), sehingga harus membayar utang awal ditambah seluruh denda. Tetapi obligor menolaknya. Obligor berpendapat belum gagal bayar, dengan menunjukkan sejumlah bukti yang sesuai dengan prosedur dan korespondensi dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) serta tim pemberesan.

Selain itu, masih ada masalah lain yang tak kalah pelik. Yakni, ketidakjelasan status hukum, apakah utang BLBI merupakan kejahatan atau tidak. Sejumlah obligor bukan diantar ke Kejaksaan Agung, melainkan diterima di Istana Presiden.

Masalah lain menyangkut keputusan politik. Apa pun kesepakatan pemerintah dan obligor menyangkut perhitungan jumlah kewajiban atau rencana penghapusan bunga dan denda, tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan DPR. Melaksanakannya tanpa restu DPR, hanya akan menjadikan pemerintah sasaran tembak parlemen.

Dengan seluruh lilitan masalah itu, akhirnya negara dirugikan setidaknya dalam dua hal. Pertama, jelas uang negara hingga kini belum dikembalikan. Padahal, adalah karena kelakuan para obligor itu bank babak belur. Mereka melanggar legal lending limit, memberikan kredit untuk grup sendiri.

Kedua, rusaknya kepastian hukum. Utang kepada negara tentu saja dapat dipandang sebagai perikatan perdata. Tetapi karena cedera janji, tak mau membayar bunga apalagi denda, bahkan melarikan diri, obligor yang seperti ini mestinya dijerat dengan hukum pidana. Bahkan, mesti dihukum berat karena melakukan kejahatan ekonomi.

Tanpa ketegasan, bahkan tanpa kepastian hukum, predikat obligor kooperatif hanya manis untuk didengar. Selebihnya, tidak ada kemajuan konkret, karena utang negara tetap saja tak kunjung dibayar.

Anthony Salim Bakal Diperiksa Kejakgung

2007-12-03T17:53:00.000+07:00

[Antara News] - Pengusaha Anthony Salim akan diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejakgung) pada Kamis, 6 Desember 2007, terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), M. Salim, di Jakarta, Senin, membenarkan bahwa obligor yang akan diperiksa adalah Anthony Salim.

M. Salim juga memastikan pemeriksaan Anthony Salim akan dilakukan pada Kamis 6 Desember 2007, bukan Rabu 5 Desember 2007 seperti informasi yang beredar sebelumnya. "Ya, Kamis bukan Rabu," kata M. Salim.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kemas Yahya Rahman, menyatakan bahwa tim penyidik Kejaksaan Agung akan memeriksa tiga obligor BLBI pada awal Desember 2007.

Kejakgung akan menyelidiki dugaan penyimpangan penyerahan aset obligor atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam dua kasus pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). [Senin, 3 Des 2007]

Kasus BLBI : Penyelidikan Terkendala Kertas Kerja BPPN

2007-11-21T18:25:00.000+07:00

[Suara Karya] - Kejaksaan Agung atau Kejagung mengakui adanya kendala dalam penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Meski begitu, Kejagung optimistis pengusutan dua kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan rencana Peninjauan Kembali (PK) kasus Bank Bali dapat disegera diselesaikan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman kepada Suara Karya, Selasa, menyatakan, kendala yang dihadapi tim penyelidik yang terdiri dari 35 jaksa itu terkait dengan belum ditemukannya kertas kerja mengenai aset-aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN.

Karena itu, kata Kemas, tim penyelidik BLBI meminta tambahan waktu dua bulan atau hingga akhir tahun untuk menuntaskan penyelidikan. "Tapi kalau kertas kerja BPPN itu tidak bisa kami dapatkan, maka penyidik tetap akan meneruskan perkara itu dengan data hasil perhitungan BPK. Hasil perhitungan kedua obligor sebelumnya dianggap tidak ada," kata Kemas.

Berdasarkan perhitungan BPK pada Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) akhir 2006, utang BLBI Salim Group mencapai Rp 52,7 triliun. Sementara penjualan aset Salim Group hanya Rp 19 triliun (33 persen) dari total utangnya. Namun, Anthony Salim menjadi salah seorang dari 21 konglomerat yang memperoleh Surat Keterangan Lunas (SKL). Sementara Sjamsul Nursalim (BDNI) menerima dana BLBI Rp 38 triliun dan hasil penjualan asetnya sekitar Rp 3 triliun.

BPPN dan Salim Group menandatangani Perjanjian Penyelesaian Akhir (PPA) PKPS pada 18 Februari 2004 di hadapan Notaris Martin Roestamy SH. Pada 11 Maret 2004, BPPN menerbitkan SKL untuk Salim Group dengan surat nomor SKL-017/PKPS-BPPN/0304. Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan BPK atas PKPS pada 30 November 2006.

Selasa kemarin, Wakil Ketua Komisi III Soeripto menemui Ketua BPK Anwar Nasution untuk membahas penanganan kasus megakorupsi BLBI yang masih tersendat."Kami ingin agar segala hasil audit investigasi BPK dapat ditangani calon pimpinan KPK yang akan di-fit and proper test ketika terpilih sebagai pimpinan KPK," ujar Soeripto usai bertemu Anwar di Gedung BPK.

Secara terpisah, kuasa hukum Sugar Group Hotman Paris Hutapea menyatakan, putusan dua pengadilan di Lampung sudah bisa menjadi dasar bagi Kejagung untuk memproses kasus penyelewengan BLBI. [21 November 2007]

Demo Kasus BLBI : Kejagung Didesak Tetapkan Anthony Salim Sebagai Tersangka

2007-11-15T18:21:00.000+07:00

[Gatra] - Puluhan demonstran Aliansi Rakyat Menggugat Skandal BLBI melempari pintu gerbang Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Kamis, dengan 35 telur busuk. Aksi itu sebagai protes tidak becusnya 35 jaksa yang dibentuk Jaksa Agung Hendarman Supandji mengusut kasus dua obligor dana Bantuan Likuiditas bank Indonesia (BLBI), yang hingga kini dinilai masih jalan di tempat.

Para demonstran yang dikoordinir Anis Fauzan itu juga mendesak Kejagung menaikkan status salah satu obligor yang diusut yakni Anthony Salim menjadi tersangka pasca-keluarnya putusan dua pengadilan di Lampung, yakni PN Kota Bumi dan PN Gunung Sugih, awal pekan ini.

Kedua pengadilan itu menyatakan Salim Group melanggar Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) sebagai penyelesaian BLBI dan pelanggaran Batas Maksimal Pemberian kredit (BMPK) dengan jaminan aset atas BLBI sebesar Rp52 triliun yang dikucurkan pemerintah kepada Bank BCA.

"Kami minta Kejagung menaikkan status Anthony Salim sebagai tersangka karena terbukti melanggar," ujar Anis. Ia mengatakan, putusan kedua pengadilan itu merupakan putusan awal yang memberi semangat bagi Kejagung menuntaskan dua kasus BLBI dengan membentuk 35 jaksa. Dua kasus itu yang melibatkan obligor Salim Group dan Syamsul Nur Salim.

Putusan itu, kata Fauzan, harus dijadikan sebagai terobosan baru maupun bukti permulaan yang cukup sehingga Anthony ditetapkan sebagai tersangka. "Keadilan hukum yang memenuhi asas kepentingan keseimbangan harus selalu menjadi pedoman bagi penegak hukum kita," ujarnya.

Artinya, keputusan PN Kota Bumi dan PN Gunung Sugih yang menyatakan Salim Group melanggar MSAA bukan hanya berhenti pada perkara perdata saja, tetapi harus dituntaskan tindak pidana korupsinya. Hal ini merujuk pada sejumlah fakta yang menyebutkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

Dijelaskan, penuntasan kasus mega skandal BLBI yang memfokuskan pada dua obligor merupakan barometer keberhasilan gerakan anti korupsi yang dicanangkan Pemerintahan SBY-JK, sehingga gerakan yang memiliki roh pada penyelengaraan pemerintah yang bersih harus tetap menjadi spirit untuk menuntaskan kasus itu.

Dalam seruannya, para demonstran memberikan tiga desakan, pertama, 35 jaksa BLBI harus menindaklanjuti putusan dua pengadilan di Lampung. Dalam aksinya, selain melempar telur busuk, para demonstran juga melemparkan poster bergambar Anthony ke pintu gerbang yang ditutup petugas, termasuk spanduk bertuliskan "Salim terbukti melanggar MSAA, tangkap, adili, sekarang juga". [15 November 2007]

Obligor Diduga Sembunyikan Kasus BLBI

2007-09-24T18:08:00.000+07:00

[Bisnis Dotcom] -Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Dradjat Wibowo menduga ada upaya dari obligor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menyembunyikan kasus tersebut sehingga tidak diselesaikan tuntas.

"Gerakan menyembunyikan BLBI dahsyat karena konglomerat ini sangat kaya. Karena itu jaringan masyarakat menyuarakan penuntasan kasus ini harus lebih kuat," ujar anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Dradjat Wibowo saat menerima Pokja 14 Ormas Islam Jihad BLBI di Gedung DPR Jakarta hari ini.

Dradjat didampingi anggota DPR dari F-PAN lainnya seperti Sabri Saiman dan Marwoto Mitrohardjono. Sejumlah aktivis Pokja Jihad BLBI dipimpin Asri Harahap. Dradjat mengatakan kasus ini bertahun-tahun tidak pernah selesai, padahal negara mengeluarkan uang Rp 60 triliun tiap tahun untuk membayar utang BLBI.

"Kita perlu sinergikan termasuk dengan para ustadz dan dai untuk memberikan pengertian ke masyarakat bahwa negara Indonesia tidak miskin tetapi banyak uang, namun uang itu digunakan untuk membayar utang BLBI," katanya. Dia menyambut baik usulan Pokja fraksi di DPR melakukan interpelasi terhadap kasus BLBI.

Sementara itu, Sabri Saiman menilai, perlu "people power" (kekuatan rakyat) untuk menuntaskan kasus BLBI karena hampir seluruh pihak tidak bisa diharapkan, baik pemerintah, aparat penegak hukum, bahkan media massa sekalipun.

"Media massa sudah dikuasai konglomerasi pengusaha yang lebih condong demi kepentingan mereka sendiri. Hanya satu jalan yakni "people power". Karena rakyat susah sebab pemerintah mengeluarkan dana triliunan rupiah hanya untuk BLBI," ujar Sabri.

Pada pertemuan itu dibahas juga soal penanganan kasus BLBI di Kejagung, soal adanya obligor yang menerima Surat Keterangan Lunas (SKL) melalui proses yang melanggar hukum. "Aset yang dijaminkan dan diserahkan ke negara ternyata tidak bisa menutup utang BLBI. Tetapi kenapa mendapat SKL?" ujar Dradjat.

Saat ini Kejagung sedang mengusut kasus BLBI terkait dua obligor besar. Namun karena kasus ini masih tahap penyelidikan, Kejagung belum dapat menyebutkan dua obligor tersebut. Berdasarkan data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang dilansir Kejagung, dua obligor itu adalah Anthony Salim (Salim Group) dan Syamsul Nur Salim.

Salim Gorup (SG) juga salah satu penerima SKL. Berdasarkan hasil pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) oleh BPK, "Recovery rate" (nilai penjualan) dari aset Salim ternyata yang diserahkan ke BPPN hanya 36,77% atau hanya Rp19,389 triliun dari Rp52,72 triliun yang seharusnya dia bayar ke negara.

Anggota DPR dari F-PAN lainnya, Marwoto mengatakan pihaknya mendesak agar Kejagung meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan dengan menetapkan tersangka. Sementara itu, Asri mengatakan selain bertemu F-PAN, pihaknya berencana bertemu fraksi lainnya guna mendesak adanya interpelasi DPR terhadap pengusutan kasus BLBI. [24 September 2007]

Puluhan Mahasiswa Tuntut Kejakgung Usut Penyelewengan BLBI

2007-08-01T18:06:00.000+07:00

[Antara News] - Puluhan mahasiswa yang tergabung Persatuan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) melakukan aksi unjuk rasa di depan halaman Kantor Kejaksanaan Agung (Kejakgung) Jakarta, Rabu, menuntut pengusutan tuntas atas penyelewenagn Bantuan Likuiditas BI (BLBI) khususnya oleh Salim Grup.

Koordinator Aksi PERMAK, Fajar menjawab pers, mengatakan, aksi unjuk rasa itu dimaksudkan mendorong Kejakgung agar berani mengusut tuntas kasus penyelewengan BLBI oleh Salim Grup yang mencapai puluhan triliun rupiah.

Dia mengatakan, dana BLBI yang diduga diselewengkan oleh Salim Grup diperkirakan mencapai Rp62 triliun, yakni BLBI diberikan kepada Lim Sie Long im dan Anthony Salim untuk BCA mencapai Rp52 triliun dan BLBI kepada Syamsul Nursalim untuk BDNI mencapai Rp10 triliun.

Menurut Fajar, Kejagung hingga saat ini masih belum berani untuk mengusut penyelewengan BLBI, padahal kasus BLBI dapat digolongkan korupsi kelas kakap yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia.

Karena itu, PERMAK dalam aksi demo juga memberikan "tiga ekor ayam jantan jago" kepada staf Kejakgung agar jajaran Kejakgung lebih berani mengusus penyelewengan kasus BLBI oleh Salim Grup dengan makna simbol ayam jago yaitu "kejantanan".

Fajar beranji, pihaknya akan membawa massa yang lebih besar ke Kejaksaan Agung pada minggu depan, sampai Kejaksaan Agung bernai memeriksa dan mengusut tuntas para penyeleweng dana BLBI itu.

Aksi unuk rasa itu berjalan tertib yang ditandai dengan orasi dan membawa poster yang antara lain bertuliskan tuntutan agar Kejagung segera mengusut tuntas penyeleweng BLBI seperti "Wanted Lim Sie Long, Anthony Salim dan Syamsul Nursalim". [Rabu : 1 Agustus 2007]

Soal SP3 Sjamsul Nursalim, Kejaksaan Bersikukuh

2004-07-27T21:27:00.000+07:00

[Kompas] -Meskipun mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, namun Kejaksaan Agung tetap bersikukuh pada sikapnya bahwa pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara korupsi Sjamsul Nursalim (Bank Dagang Nasional Indonesia) adalah sah. Sebaliknya, kejaksaan menilai pendapat sejumlah kalangan yang menyatakan SP3 tersebut tidak sah adalah keliru.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kemas Yahya Rahman, kepada wartawan, Senin (26/7), menegaskan bahwa pemberian SP3 tersebut ada dasar hukumnya.

"Banyak tanggapan dari pengamat hukum yang menyatakan SP3 tersebut tidak sah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pendapat ini sangat keliru," ujarnya.

Alasannya, karena kasus penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, seperti kasus Sjamsul Nursalim tidak bisa disangkakan berdasarkan UU No 31/1999.

Menurut Kemas, dalam kasus BLBI dipakai UU korupsi yang lama yakni UU No 3/1971, karena dalam Aturan Peralihan UU No 31/1999 yang diubah dengan UU No 20/2001 disebutkan, terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU No 31/1999 diberlakukan UU No 3/1971. Sebaliknya terhadap tindak pidana yang terjadi setelah UU No 31/1999 baru diberlakukan UU 31/ 1999.

Tidak hanya itu, di dalam asas umum hukum pidana, Pasal (1) Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan apabila terjadi perubahan undang-undang, maka ketentuan yang menguntungkan terdakwa yang diberlakukan. "Itu asas umum hukum pidana. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan bahwa SP3 itu tidak sah," paparnya.

Kemas juga menegaskan, SP3 yang dikeluarkan Kejagung terhadap Sjamsul Nursalim, bukan karena Sjamsul Nursalim sudah membayar lunas, melainkan karena berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 8/2002.

Dalam Inpres tersebut disebutkan bahwa terhadap debitur yang kooperatif dan telah membayar lunas hutangnya diterbitkan Surat Keterangan Lunas oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

"Nah terhadap debitur yang telah memperoleh SKL itu diberikan jaminan kepastian hukum, baik perdata maupun pidana," ujarnya. (SON)

Sjamsul Nursalim Dianggap Kooperatif

2004-01-27T22:35:00.000+07:00

[Tempo Interaktif] - Peluang Sjamsul Nursalim mendapatkan pengampunan dari pemerintah kian terbuka. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah memasukkan bos Gajah Tunggal yang berutang ke negara senilai Rp 28,4 triliun ini sebagai debitor kooperatif.

Dalam dokumen yang diperoleh Koran Tempo disebutkan, BPPN pun kini sudah mulai mengkaji pemenuhan kewajiban bekas pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) ini sesuai perjanjian Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) yang diteken pada 21 September 1998.

Kepala Divisi Komunikasi BPPN Rohan Hafas membenarkan status Sjamsul. Menurut dia, status itu diberikan karena Sjamsul dinilai sudah memenuhi isi perjanjian MSAA. "Dia sudah punya itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya," katanya saat dihubungi tadi malam.

Seperti diberitakan koran ini kemarin, Sjamsul dikabarkan bakal segera menerima surat keterangan lunas dari BPPN. Surat ini merupakan syarat utama untuk mendapatkan release and discharge alias pembebasan dari segala tuntutan hukum pemerintah.

Rencana ini disebut-sebut terkait dengan upaya menghidupkan kembali PT Dipasena Citra Darmaja, tambak udang milik Sjamsul yang telah diserahkan ke BPPN pada 1999 senilai Rp 20 triliun-dari total aset yang diserahkan Rp 27,4 triliun. Upaya rehabilitasi dipandang perlu agar saat pengampunan diberikan pemerintah, aset ini tidak menjadi sorotan publik.

Upaya rehabilitasi Dipasena melibatkan langsung Taufiq Kiemas, suami Presiden Megawati. Pada 7 Januari 2004, Taufiq datang langsung melihat kondisi Dipasena bersama wakil dari Bank Mandiri. PT Mandiri Sekuritas lalu mengucurkan dana Rp 50 miliar ke Dipasena. Bank Mandiri pun tengah menggodok permintaan pinjaman tambak udang itu senilai US$ 100 juta.

Menurut seorang pejabat BPPN yang enggan disebut namanya, selain memenuhi perjanjian MSAA, kekurangan setoran tunai Sjamsul tinggal Rp 50 miliar - dari total kewajiban Rp 1 triliun. "Kalau besok dia bayar, lusa sudah bisa dilanjutkan prosesnya (pemberian surat keterangan lunas)," ujarnya.

Rohan menjelaskan, jika hasil pengkajian atas pemenuhan kewajiban Sjamsul tidak ada masalah, BPPN akan mengusulkan agar Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) menyetujui pemberian surat keterangan lunas. "Setelah itu BPPN dan Sjamsul menandatangani clossing agreement yang diakhiri dengan pemberian surat keterangan lunas," ungkapnya.

Berdasarkan kajian tim bantuan hukum BPPN pada 2002, Sjamsul sesungguhnya pernah dikategorikan sebagai debitor tidak kooperatif. Berbeda dengan Anthony Salim, ia tidak serta-merta menyerahkan aset-asetnya ke BPPN setelah perjanjian MSAA diteken.

Sjamsul pun tidak langsung memenuhi setoran tunai Rp 1 triliun seperti yang disepakati. Bahkan ia kemudian memilih menetap di Singapura dengan alasan berobat dan tak pernah kembali ke Indonesia.

Atas dasar itu, berbagai kalangan menolak rencana pengampunan Sjamsul. Ekonom Indef Faisal Basri menyatakan, rencana ini tidak masuk akal. Alasannya, sikap Sjamsul selama ini tidak kooperatif dan tidak menunjukkan itikad baik untuk pulang ke Indonesia guna menyelesaikan segala kewajibannya. "Bagaimana keterangan lunas itu bisa diberikan selagi orangnya buron," kata Faisal. "Jika itu terjadi, bisa-bisa menjadi skandal nasional."

Penolakan juga datang dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie. "Kalau hati nurani yang bicara memang tidak layak," katanya. "Tapi, sebagai menteri saya harus solider dengan kebijakan pemerintah," ujarnya sambil tertawa.

Ketika dimintai komentarnya soal dugaan keterlibatan Taufiq Kiemas, Kwik tidak mau berkomentar. Ia hanya menghelas napas. "Yah... itu sekarang tergantung Bank Mandiri, mau atau tidak [memenuhi permintaan Taufiq]."

Secara terpisah, Wakil Presiden Hamzah Has mengatakan, pemberian pengampunan kepada Sjamsul harus didasarkan pada ketentuan yang telah disepakati. "Kalau sudah memenuhi ketentuan, pasti keadilan akan diberikan kepada semua warga negara. Itu pegangan kita," katanya di Istana Wakil Presiden kemarin.

BPPN Mulai Kendalikan Aset Sjamsul Nursalim

2003-03-24T21:50:00.000+07:00

[Koran Tempo] - Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada Kamis pekan lalu (20/3) mulai mengambil alih seluruh kepemilikan Sjamsul Nursalim di PT Gajah Tunggal Tbk dan PT GT Petrochem Industries Tbk sebagai bagian dari penyelesaian utang konglomerat itu.

Maqdir Ismail, Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim mengungkapkan sesuai dengan kesepakatan baru antara Grup Gajah Tunggal dengan BPPN, aset-aset itu akan diserahkan ke BPPN secara total. "Jadi, aset-aset itu akan dikendalikan sendiri oleh BPPN," katanya kepada Koran Tempo, kemarin.

Menurut dia, berdasarkan perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) yang diteken pada 21 September 1998, Grup Gajah Tunggal - pemilik PT Bank Dagang Nasional Indonesia -- secara akta notariil sebenarnya sudah menyerahkan perusahaan ban PT Gajah Tunggal Tbk (GT Tire) dan GT Petrochem yang bergerak di bidang petrokimia.

Namun, kata Maqdir, Sjamsul masih diperkenankan untuk mengelola kedua perusahaan tersebut. "Itjih Nursalim juga sudah setuju untuk menyerahkan pengelolaan manajemen kepada BPPN. Jadi, silahkan saja bila BPPN ingin mengambil alih manajemennya," paparnya.

Grup Gajah Tunggal mempunyai utang kepada BPPN sebesar Rp 28 triliun. Utang itu terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan kredit pihak terkait dari BDNI. Untuk melunasi utang itu, Sjamsul menyerahkan saham 12 perusahaan, termasuk 70 persen saham GT Petrochem dan 78 persen saham GT Tire, serta 100 persen kepemilikan di PT Dipasena yang bergerak di bidang tambak udang (lihat boks).

Deputi Kepala BPPN bidang Asset Management Investment (AMI) Taufik M Maroef tidak bisa dimintai konfirmasi mengenai penyerahan aset itu. Namun, pertengahan Februari lalu Taufik mengakui bahwa kedua pabrik itu memang diserahkan kepada lembaganya. Aset-aset itu masih dikendalikan oleh konglomerat yang sampai saat ini tinggal di Singapura.

Dari berbagai informasi yang diperoleh koran ini, sebenarnya ada tiga masalah yang menjadi ganjalan. Pertama, soal perbedaan pembayaran tunai sebesar Rp 1 triliun. Kedua, Sjamsul selalu menghalang-halangi keinginan BPPN untuk melakukan uji tuntas terhadap aset-aset Nursalim. Padahal, ini diperlukan untuk membuktikan misrepresentasi aset Gajah Tunggal.

Ketiga, secara akta notariil aset itu memang sudah diserahkan, tetapi BPPN belum sepenuhnya memilikinya karena kerap dipersulit untuk melakukan balik nama saham, mengadakan rapat umum pemegang saham, mengganti manajemen, dan menjual aset. Apalagi, Gajah Tunggal Tire dan Petrochem adalah perusahaan publik sehingga membutuhkan proses administrasi yang tidak mudah.

"Sama saja, saya beli rumah dan meneken transaksi melalui notaris. Tetapi, saya tidak bisa menempati rumah itu dan melakukan balik nama rumah," ujar sumber yang dekat BPPN, kemarin.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Kepala BPPN Syafruddin A Temenggung sering melontarkan keinginannya untuk mengambil alih aset-aset Sjamsul. Sebab, aset-aset itu tidak boleh lagi dipegang Sjamsul karena sudah menjadi milik BPPN. Apalagi, BPPN menduga ada side streaming atau aliran dana hingga ratusan miliar rupiah dari arus kas GT Tire dan GT Petrochem kepada Sjamsul.

"Coba, berapa yang didapatkan negara dari situ? Sama sekali tidak ada yang masuk ke negara!" ujar Syafruddin. "Jadi, saya mau ambil dan jual sendiri aset-set itu."

Dia juga menegaskan keinginannya untuk menutup perusahaan induk yang hampir 100 persen sahamnya dimiliki Sjamsul Nursalim.

Maqdir Ismail mengakui dalam beberapa kali pertemuan dengan Kepala BPPN, lembaga ini memang menghendaki agar aset-aset itu tidak lagi dikelola oleh manajemen Gajah Tunggal. BPPN ingin mengendalikan sendiri aset-aset itu yang sebelumnya ditangani oleh PT Tunas Sepadan Investama, perusahaan induk yang dibentuk untuk menampung aset Sjamsul.

"BPPN tidak mau lagi menggunakan Tunas Sepadan. Tetapi, secara legal perusahaan induk itu akan tetap ada," ujarnya.

Corporate Secretary PT Gajah Tunggal Tbk, Chatarina Widjaja seperti diberitakan Antara pekan lalu membenarkan secara hukum aset-aset itu sudah ditransfer ke BPPN. Namun, realisasinya baru dapat dilakukan pada Juni karena terkait dengan sejumlah masalah administrasi mengingat GT Tire dan Petrochem terdaftar di bursa.

Selain itu, BPPN pun telah menunjukan konsultan keuangan Ernst & Young untuk melakukan financial due diligence atau uji tuntas keuangan terhadap aset Sjamsul Nursalim.

Menurut Syafruddin pekan lalu, auditor itu meminta waktu uji tuntas aset-aset Sjamsul selama tiga bulan. "Namun, kami minta dipercepat, akhirnya disetujui selama 1,5 bulan."

Audit yang dilakukan Ernst & Young ini untuk meneliti terjadinya misrepresentasi atau penyerahan aset tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada BPPN. Sjamsul sendiri mengaku nilai ke-12 aset yang diserahkan ke BPPN sekitar Rp 27 triliun. Namun, nilai aset tersebut sekarang mengalami penurunan. (heri susanto)

Kejaksaan Hentikan Proses Hukum terhadap Sjamsul Nursalim

2002-12-21T21:31:00.000+07:00

[Sinar Harapan] - Kejaksaan akan menghentikan proses hukum terhadap Sjamsul Nursalim, apabila yang bersangkutan mendapatkan surat release and discharge (R&D ) yaitu pembebasan dari segala tuntutan karena dianggap telah menyelesaikan kewajiban terhadap pemerintah. Posisi kasus Nursalim saat ini sudah sampai pada tahap selesai Penyidikan.
Hal ini diungkapkan Jaksa Pengkaji pada Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Ekonomi dan Tindak Pindana Khusus, Kejaksaan Agung, YW Mere, Jumat (21/12) di Jakarta.
Menurut dia, proses hukum tersebut dengan sendirinya akan dihentikan apabila pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk memberikan R&D kepada yang bersangkutan.
Menurut Mere, Kejaksaan merupakan bagian dari institusi negara. Karena itu dalam mengambil keputusan, akan menyelaraskan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah.
”Kalau memang diputuskan oleh pemerintah bahwa Sjamsul diberikan R&D , tentunya Jaksa Agung sebagai pelaksana, merupakan bagian dari pemerintah, karenanya akan melaksanakannya sesuai dengan yang digariskan oleh undang-undang,” kata Mere.
Mengenai pemberian R&D terhadap Sjamsul, menurut Mere, ada dua mekanisme penyelesaian. SP3 tidak memungkinkan menurut hukum acara.
”Satu-satunya menggunakan asas oportunitas. Tapi, menggunakan wewenang itu, Jaksa Agung tidak bisa berdiri sendiri, harus mendapat rekomendasi atau penunjuk dari badan kekuasaan negara yang mempunyai keterkaitan dengan itu, seperti Menkeu dan Menko,” kata Mere.
Sementara itu, Executive Vice President Corporate Communication & Investor Relations Grup Gajah Tunggal, Catharina Widjaja, yang dihubungi SH, Sabtu (21/12) mengatakan, pihaknya menyambut baik penyelesaian melalui pemberian R&D tersebut, yang memang merupakan suatu kesatuan dengan MSAA. Dengan demikian, berarti kasusnya telah selesai.
Menurut Catharina, penyelesaian ini merupakan suatu kemajuan yang sangat penting bagi perusahaannya. Sebab, hal itu sekaligus merupakan kepastian hukum bagi dunia usaha. Bagi pemerintah sendiri ini sangat penting, karena akan memberikan citra positif bagi dunia usaha maupun investor asing.
Grup Gajah Tunggal, menurut Catharina, akan bersikap kooperatif dalam menyelesaikan semua kewajibannya. Dan hal itu dilakukan sejak awal.
”Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar semua kewajiban itu diselesaikan sesuai perjanjian yang telah disepakati,” tuturnya.
Mere menambahkan, untuk kasus Sjamsul Nursalim Kejagung telah menyelesaikan tahap penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap penuntutan.
”Bukan proses hukum dihentikan, tapi kami menunggu kebijaksanaan dari pemerintah,” tegasnya.
Menurut Mere, dasar hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Agung adalah asas oportunitas. Dan ini berlaku secara umum, namun syaratnya agar Jaksa Agung bisa menggunakan wewenang itu yaitu untuk kepentingan umum. Sedangakan kepentingan umum dimaksud, adalah berdasarkan pengkajian pemerintah dengan mempertimbangkan kerugian negara yang diterima.
”Kalau kepentingan umum lebih besar, maka pekara ini tidak dilakukan penuntutan,” kata Mere. Untuk menilai dan menentukan hal ini merupakan kepentingan umum, lanjut Mere, perlu dukungan dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai keterkaitan dengan masalah itu, seperti Menko Perekonomian, Menkeu, Kapolri maupun Gubernur Bank Indonesia (BI).
Lebih lanjut Mere menjelaskan bahwa saat ini kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung yang berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ada 52 kasus. 48 kasus merupakan limpahan kasus dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan 4 kasus yang lainnya merupakan temuan Kejaksaan.
Untuk 4 kasus temuan kejaksaan tersebut merupakan kasus penyelewengan dalam penyaluran yang melibatkan pejabat Bank Indonesia (BI).
Posisi kasus tersebtu saat ini ada 13 kasus dalam tahap penyelidikan, 9 kasus dalam penyidikan dan 22 kasus dalam proses penuntutan dan sebagian dalam persidangan. (sam/kbn)